Tantangan Transisi Energi Bersih: Pembangkit Listrik dan Kendaraan RI Masih Bergantung Fosil
Pemerintah menargetkan nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060 mendatang. Namun, target itu menghadapi tantangan yang tak mudah: ketergantungan pada energi fosil.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin mengatakan, perjalanan ke energi bersih tidak semudah yang diperkirakan. Ada proses yang perlu dilalui.
“Bikin aja listriknya green gitu ya, bikin aja transportasi green, gampang gitu. Tapi ternyata enggak semudah itu. Ini tentunya butuh kerja sama kita dan perjalanannya juga nggak bisa instan,” jata Rachmat dalam Indonesia Connect by Liputan6, ditulis Minggu (10/8/2025).
Ada sejumlah tantangan yang menurutnya perlu dihadapi oleh Indonesia. Tak lain aspeknya berada pada ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, baik dari sisi pembangkit listrik, maupun penggunaan kendaraannya.
Dia mencatat sekitar 80 persen listrik Indonesia disumbang energi fossil, mayoritas dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakar batubara. Pada saat yang sama, kegiatan pengeboran minyak bumi masih terus dilakukan demi kepentingan nasional.
“Ini semuanya penting, enggak bisa dengan serta-merta, oke kita berhenti menggunakan fossil. Ada yang mau misalnya tiba-tiba listriknya mati, atau listriknya nyala pada saat matahari bersinar dan angin berhembus? Kan nggak mau kan, pasti maunya listriknya 24 jam tapi bersih,” tuturnya.
Sama halnya dengan penggunaan kendaraan. Rachmat mengatakan setidaknya ada 150 juta kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).
Sedangkan, baru ada sekitsr 200-300 ribu kendaraan listrik. Angka ini membuktikan masih jomplangnya penggunaan kendaraan dengan emisi rendah. Namun, pemerintah kembali lagi tidak bisa membatasinya dengan tiba-tiba.
“Apa iya misalnya kita bilang, oke semua masyarakat sekarang enggak boleh lagi pake mobil yang pake bensin atau kita enggak jual lagi BBM fossil. Kan enggak mungkin, hari ini enggak mungkin,” tegas dia.
Perlu Kebijakan Tepat
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Indonesia harus keluar dari zona nyaman untuk menekan emisi karbon secara serius. Tentunya dengan didukung oleh kebijakan yanh tepat.
Dia mencatat, penyumbang emisi terbesar berasal dari sektor ketenagalistrikan dengan porsi 43 persen terhadap emisi total. Diikuti dengan sektor transportasi 25 persen dan industri 23 persen. Sementara, 9 persen sisanya disumbanh dari bangunan, energi untuk pribadi, dan sektor pertanian.
“Artinya, dilihat dari komposisi ini, maka yang paling tepat adalah jika kita menghadirkan policy, kebijakan yang semakin mengurangi ketergantungan kita pada fossil fuel, baik untuk tenaga listrik, maupun untuk transportasi dan industri. Ini PR kita,” ungkap AHY dalam Indonesia Connect by Liputan6 di SCTV Tower, ditulis Sabtu (9/8/2025).
Langkah Berani
Dia menegaskan perlu ada langkah berani untuk mengatasi ini. Pasalnya, Indonesia dihadapkan pada dua aspek penting: ekonomi dan keberpihakan terhadap lingkungan.
“Di sini kita harus inovasi. Di sini harus punya keberanian keluar dari zona nyaman. Walaupun sekali lagi selalu ada dilema,” ungkap dia.
“Mana dulu yang mau kita kejar? Pertumbuhan ekonominya dulu, karena rakyat masih banyak perlu mendapatkan bantuan. Banyak yang masih harus kita bantu dari, kita angkat dari jurang kemiskinan. Di sisi lain tidak bisa menunggu. Melindungi alam, melindungi bumi, tidak bisa menunggu nanti setelah kita maju dan makmur, tapi harus dilakukan hari ini,” sambungnya.
Indonesia Perlu Dukungan
Dia menjelaskan, dalam mengupayakan penurunan emisi sekaligus berpihak ke pertumbuhan ekonomi, perlu kerja sama semua pihak. Termasuk, upaya Indonesia yang butuh dukungan negara lain.
AHY mengatakan pemerintah telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di tatanan global. Indonesia dinilai punya keunggulan dalam rencana pengurangan emisi karbon global.
“Tapi saya katakan, tidak fair kalau seolah-olah negara berkembang yang paling bertanggung jawab saat ini untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Ketika apa yang terjadi saat ini juga dampak konsekuensi dari apa yang telah dilakukan oleh negara-negara maju yang terlebih dahulu sudah menikmati kemakmuran bagi rakyatnya,” urainya.
“Ketika negara-negara berkembang, termasuk Indonesia ingin mengejar ketertinggalan itu. Tidak bisa kemudian serta-merta dihentikan. Kita perlu mendapatkan dukungan. Dan kita perlu membangun partnership, kerjasama yang baik dengan semua pihak. Agar komitmen terhadap perubahan iklim ini benar-benar in line,” tegas AHY.
Responses