Upaya Bali Menuju Net Zero Emission 2045

Pemprov Bali menggandeng Institute for Essential Services Reform membuat Peta Jalan Ketenagalistrikan Bali Net Zero Emission 2045. Apa hasilnya?

Lebih agresif dari target nasional, Pemerintah Provinsi Bali memasang target Net Zero Emission (NZE) pada 2045. Proses transisinya tidak dilakukan secara instan, melainkan mengacu pada peta jalan yang telah digodok Pemprov Bali bersama Institute for Essential Services Reform (IESR).

Sebelumnya, pada 4 Agustus 2023, Pemerintah Provinsi Bali bersama IESR mendeklarasikan Bali menuju NZE atau Bali Emisi Nol Bersih pada 2045. Berpijak pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, IESR menyusun Peta Jalan Ketenagalistrikan Bali NZE 2045, yang memetakan transisi sistem kelistrikan 100 persen energi terbarukan dalam jangka pendek (2025–2035) dan jangka panjang (2036–2045).

Sekaligus menjawab tantangan seperti melonjaknya permintaan listrik yang melampaui rata-rata nasional akibat pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat Bali. Tingginya pertumbuhan kebutuhan akan listrik sementara Bali belum mandiri energi ini, membuat blackout yang terjadi Mei lalu cukup untuk melumpuhkan aktivitas banyak sektor di pulau yang menjadi tujuan wisata dunia ini.

Situasi ini disinggung Wayan Koster, Gubernur Bali yang diwakili Ida Bagus Setiawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam acara Peluncuran Laporan Peta Jalan Ketenagalistrikan Bali Net Zero Emission 2045, di Sanur, Bali, Selasa, 15 Juli 2025.

Dia mengatakan, Bali ditopang oleh pembangkit total sekitar 1.500-an MW yang menghasilkan daya sekitar 1.400-an MW dengan beban puncak tertinggi bisa mencapai 1.200-an MW. Adapun, pertumbuhan kebutuhan listrik Bali yang mencapai 7-8 persen, kata dia, membuat Bali riskan mengalami krisis listrik karena cadangan yang tersedia kurang dari 30 persen, apalagi jika terjadi perbaikan pembangkit atau kendala operasional.

Maka, untuk mewujudkan kemandirian energi, Pemprov Bali melakukan penambahan beberapa pembangkit berbahan bakar gas, dan alokasi penambahan PLTS. “Dengan penambahan pembangkit yang dimaksud, ketersediaan energi listrik akan terjaga baik, dari sisi hulu hingga hilir dan pengurangan bahan bakarnya adalah dengan energi bersih atau energi baru terbarukan,” kata Setiawan.

Pilihan untuk membangun PLTG di tengah rencana menuju Bali Emisi Nol Bersih kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana target ini justru berjalan bersama dengan pendirian pembangkit dengan energi fosil baru?

Menjawab pertanyaan ini, Ketua CORE, Center for Community Based Renewable Energi, Universitas Udayana, Ida Ayu Dwi Giriantari mengatakan ini merupakan rencana jangka pendek yang pada fase akhir transisi 100 persen energi terbarukan akan diganti. “Itu sebenarnya adalah rencana jangka pendek ya, kenapa PLTG, itu masih fosil, kita akui itu masih fosil tapi itu masih bersih lah, jadi kita bertransisi nih, nggak mungkin langsung ubah, sementara kebutuhan kita kan sangat tinggi di Bali,” kata dia Selasa, 15 Juli 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Fabby Tumiwa Direktur Utama IESR, mengaku optimis jika target nol emisi di Pulau Dewata dapat dicapai. “Kita bisa berubah dari sekarang hingga 5 tahun ke depan dan terus sampai 2045 jika ada komitmen, konsistensi kebijakan, kemauan dan keberanian untuk mengeksekusi apa yang sudah kita canangkan dan rencanankan.” kata dia.

Potensi Energi Baru Terbarukan di Bali

Bali memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, kata Fabby, potensi ini menjadi modal yang cukup untuk yakin bahwa Bali Net Zero Emission 2045 benar-benar bisa dicapai.

“Ada potensi angin di beberapa titik seperti di pesisir Bali utara dan timur, Pulau Nusa Penida, serta juga potensi bioenergi dari limbah di pertanian dan limbah organik, Bali punya semua sumber daya yang diperlukan untuk membangun sumber energi yang bersih berbasis pada sumber energi setempat dan berkelanjutan,” kata Fabby.

Berdasarkan analisis IESR, Bali memiliki potensi energi terbarukan sebesar 22.04 GW, dengan tiga potensi teknis tertinggi berasal dari energi surya (21 GW), angin (515 MW), panas bumi (127 MW), potensi pembangkit listrik tenaga sampah (59 MW) dan potensi teknis pembangkit energi tenaga biomassa yang dihitung dari produksi limbah pertanian dan perkebunan (90 MW). Jika potensi ini dimanfaatkan dengan optimal, Bali akan mampu memenuhi kebutuhan energi listrik, yang diproyeksikan mencapai 44,71 TWh pada 2045 dengan 100 persen energi terbarukan.

Tahap Menuju Bali 100 Persen Energi Terbarukan

Dalam acara peluncuran laporan tersebut, Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, menjelaskan bahwa Bali 100 persen energi terbarukan pada 2045 mungkin terjadi dengan melewati empat tahapan periode transisi.

Menurut dia, saat fase 2025-2029, penerapan energi terbarukan sebesar 1,5 GW yang terdiri dari energi surya, biomassa, minihidro, sampah, dan bayu berpotensi menurunkan emisi hingga 2,8 juta ton setara karbon dioksida. Kebutuhan investasi pada periode ini mencapai 5,8 miliar dolar AS.

Dilanjutkan pada periode 2030-2034, “Tidak secepat fase pertama dengan penambahan kapasistas pembangkit energi terbarukan sampai tahun 2034 bisa mencapai diperlukan penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 1,4 GW dan penyimpanan energi sebesar 400 MWh, dengan estimasi investasi sekitar 1,6 miliar US dolar,” kata Alvin.

Selanjutnya, pada fase 2035-2039, kebutuhan penambahan energi terbarukan total bisa mencapai 1,24 GW dan membutuhkan investasi sebesar 1,76-4,76 miliar dolar AS dan berpotensi menurunkan emisi hingga 9 juta ton setara karbondioksida.

Fase akhir merupakan fase yang paling krusial, tambahan kapasitas energi terbarukan selama periode ini mencapai 13 – 17,2 GW didukung dengan penambahan teknologi penyimpanan energi sebesar 33,36 – 53,84 GWh. Estimasi kebutuhan investasi selama periode 2040 – 2045 tersebut mencapai 26,72 – 34,9 miliar dolar AS.

Sumber: https://www.tempo.co/lingkungan/upaya-bali-menuju-net-zero-emission-2045-2015459